KERAJAAN TARUMANEGARA

1. SUMBER SEJARAH:

1. PRASASTI

• Prasasti Kebon Kopi, dibuat sekitar 400 M (H Kern 1917), ditemukan di perkebunan kopi milik Jonathan Rig, Ciampea, Bogor
• Prasasti Tugu, ditemukan di Kampung Batutumbu, Desa Tugu, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, sekarang disimpan di museum di Jakarta. isinya : penggalian Sungai Candrabaga oleh Rajadirajaguru dan penggalian Sungai Gomati oleh Purnawarman pada tahun ke-22 masa pemerintahannya.Penggalian sungai tersebut merupakan gagasan untuk menghindari bencana alam berupa banjir yang sering terjadi pada masa pemerintahan Purnawarman, dan kekeringan yang terjadi pada musim kemarau.
• Prasasti Cidanghiyang atau Prasasti Munjul, ditemukan di aliran Sungai Cidanghiang yang mengalir di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten, berisi pujian kepada Raja Purnawarman.
• Prasasti Ciaruteun, Ciampea, Bogor
• Prasasti Muara Cianten, Ciampea, Bogor
• Prasasti Jambu, Nanggung, Bogor
• Prasasti Pasir Awi, Citeureup, Bogor

Keterangan:

• Prasasti Pasir Muara (ditemukan di Pasir Muara, di tepi sawah,Bogor)

ini sabdakalanda rakryan juru panga-mbat i kawihaji panyca pasagi marsa-n desa barpulihkan haji su-nda

Terjemahannya menurut Bosch:

Ini tanda ucapan Rakryan Juru Pengambat dalam tahun (Saka) kawihaji (8) panca (5) pasagi (4), pemerintahan begara dikembalikan kepada raja Sunda.

Prasasti Ciaruteun

vikkrantasyavanipateh shrimatah purnavarmmanah tarumanagararendrasya vishnoriva padadvayam

Terjemahannya menurut Vogel:

Kedua (jejak) telapak kaki yang seperti (telapak kaki) Wisnu ini kepunyaan raja dunia yang gagah berani yang termashur Purnawarman penguasa Tarumanagara.

Prasasti Telapak Gajah

Prasasti Telapak Gajah bergambar sepasang telapak kaki gajah yang diberi keterangan satu baris berbentuk puisi berbunyi:

jayavi s halasya tarumendrsaya hastinah airavatabhasya vibhatidam padadavayam

Terjemahannya: Kedua jejak telapak kaki adalah jejak kaki gajah yang cemerlang seperti Airawata kepunyaan penguasa Tarumanagara yang jaya dan berkuasa.

Prasasti inipun berukiran sepasang telapak kaki dan diberi keterangan berbentuk puisi dua baris:

shriman data kertajnyo narapatir - asamo yah pura tarumayam nama shri purnnavarmma pracurarupucara fedyavikyatavammo tasyedam - padavimbadavyam arnagarotsadane nitya-dksham bhaktanam yangdripanam - bhavati sukhahakaram shalyabhutam ripunam.

Terjemahannya menurut Vogel:

Yang termashur serta setia kepada tugasnya ialah raja yang tiada taranya bernama Sri Purnawarman yang memerintah Taruma serta baju perisainya tidak dapat ditembus oleh panah musuh-musuhnya; kepunyaannyalah kedua jejak telapak kaki ini, yang selalu berhasil menghancurkan benteng musuh, yang selalu menghadiahkan jamuan kehormatan (kepada mereka yang setia kepadanya), tetapi merupakan duri bagi musuh-musuhnya.

Kesimpulan: Dapat disimpulkan bahwa Kerajaan Tarumanegara diperkirakan berkembang antara tahun 400-600 M. Berdasarkan prasast-prasati tersebut diketahui raja yang memerintah pada waktu itu adalah Purnawarman. Wilayah kekuasaan Purnawarman menurut prasasti Tugu, meliputi hapir seluruh Jawa Barat yang membentang dari Banten, Jakarta, Bogor dan Cirebon.

2. Berita Bangsa Asing

• Berita dari Claudius ptolomeus dalam bukunya geographike hyphegesis menyebutkan dari timur jauh sebuah kota argyre yang terletak di ujung pulau labodiou, kata argyre berarti perak yang diduga merak yang terletak di sebelah barat pulau jawa.
• Berita dari gunawarman dari kasmir, mengatakan agama yang dianut rakyat trauma adalah hindu
• Berita Fa Hien, tahun 414M dalam bukunya yang berjudul Fa Kao Chi menceritakan bahwa di Ye-po-ti ("Jawadwipa") hanya sedikit dijumpai orang-orang yang beragama Buddha, yang banyak adalah orang-orang yang beragama Hindu dan "beragama kotor" (maksudnya animisme). Ye Po Ti selama ini sering dianggap sebutan Fa Hien untuk Jawadwipa, tetapi ada pendapat lain yang mengajukan bahwa Ye-Po-Ti adalah Way Seputih di Lampung, di daerah aliran way seputih (sungai seputih) ini ditemukan bukti-bukti peninggalan kerajaan kuno berupa punden berundak dan lain-lain yang sekarang terletak di taman purbakala Pugung Raharjo, meskipun saat ini Pugung Raharjo terletak puluhan kilometer dari pantai tetapi tidak jauh dari situs tersebut ditemukan batu-batu karang yg menunjukan daerah tersebut dulu adalah daerah pantai persis penuturan Fa hien
• Berita Dinasti Sui, menceritakan bahwa tahun 528 dan 535 telah datang utusan dari To-lo-mo ("Taruma") yang terletak di sebelah selatan.
• Berita Dinasti Tang, juga menceritakan bahwa tahun 666 dan 669 telah datang utusan dari To-lo-mo.

NASKAH WANGSAKERTA

Penjelasan tentang Tarumanagara cukup jelas di Naskah Wangsakerta. Sayangnya, naskah ini mengundang polemik dan banyak pakar sejarah yang meragukan naskah-naskah ini bisa dijadikan rujukan sejarah. Pada Naskah Wangsakerta dari Cirebon itu, Tarumanegara didirikan oleh Rajadirajaguru Jayasingawarman pada tahun 358, yang kemudian digantikan oleh putranya, Dharmayawarman (382-395). Jayasingawarman dipusarakan di tepi kali Gomati, sedangkan putranya di tepi kali Candrabaga. Maharaja Purnawarman adalah raja Tarumanagara yang ketiga (395-434 M). Ia membangun ibukota kerajaan baru pada tahun 397 yang terletak lebih dekat ke pantai. Dinamainya kota itu Sundapura--pertama kalinya nama "Sunda" digunakan.

2. Kehidupan Politik ( Raja-Raja Dan Peranannya)

Kerajaan Tarumanegara Atau Taruma Adalah Sebuah Kerajaan Yang Pernah Berkuasa Di Wilayah Pulau Jawa Bagian Barat Pada Abad Ke-4 Hingga Abad Ke-7 M, Yang Merupakan Salah Satu Kerajaan Tertua Di Nusantara Yang Diketahui. Dalam Catatan, Kerajaan Kerajaan Tarumanegara Adalah Kerajaan Hindu Beraliran Wisnu. Kerajaan Tarumanegara Didirikan Oleh Rajadirajaguru Jayasingawarman Pada Tahun 358, Yang Kemudian Digantikan Oleh Putranya, Dharmayawarman (382-395). Jayasingawarman Dipusarakan Di Tepi Kali Gomati, Sedangkan Putranya Di Tepi Kali Candrabaga. Maharaja Purnawarman Adalah Raja Kerajaan Tarumanegara Yang Ketiga (395-434 M). Ia Membangun Ibukota Kerajaan Baru Pada Tahun 397 Yang Terletak Lebih Dekat Ke Pantai. Dinamainya Kota Itu Sundapura Pertama Kalinya Nama " Sunda " Digunakan. Pada Tahun 417 Ia Memerintahkan Penggalian Sungai Gomati Dan Candrabaga Sepanjang 6112 Tombak (Sekitar 11 Km). Selesai Penggalian, Sang Prabu Mengadakan Selamatan Dengan Menyedekahkan 1.000 Ekor Sapi Kepada Kaum Brahmana.

Prasasti Pasir Muara Yang Menyebutkan Peristiwa Pengembalian Pemerintahan Kepada Raja Sunda Itu Dibuat Tahun 536 M. Dalam Tahun Tersebut Yang Menjadi Penguasa Kerajaan Tarumanegara Adalah Suryawarman (535 - 561 M) Raja Kerajaan Tarumanegara Ke-7. Pustaka Jawadwipa, Parwa I, Sarga 1 (Halaman 80 Dan 81) Memberikan Keterangan Bahwa Dalam Masa Pemerintahan Candrawarman (515-535 M), Ayah Suryawarman, Banyak Penguasa Daerah Yang Menerima Kembali Kekuasaan Pemerintahan Atas Daerahnya Sebagai Hadiah Atas Kesetiaannya Terhadap Kerajaan Tarumanegara. Ditinjau Dari Segi Ini, Maka Suryawarman Melakukan Hal Yang Sama Sebagai Lanjutan Politik Ayahnya.

Rakeyan Juru Pengambat Yang Tersurat Dalam Prasasti Pasir Muara Mungkin Sekali Seorang Pejabat Tinggi Kerajaan Tarumanegara Yang Sebelumnya Menjadi Wakil Raja Sebagai Pimpinan Pemerintahan Di Daerah Tersebut. Yang Belum Jelas Adalah Mengapa Prasasti Mengenai Pengembalian Pemerintahan Kepada Raja Sunda Itu Terdapat Di Sana? Apakah Daerah Itu Merupakan Pusat Kerajaan Sunda Atau Hanya Sebuah Tempat Penting Yang Termasuk Kawasan Kerajaan Sunda? Baik Sumber-Sumber Prasasti Maupun Sumber-Sumber Cirebon Memberikan Keterangan Bahwa Purnawarman Berhasil Menundukkan Musuh-Musuhnya. Prasasti Munjul Di Pandeglang Menunjukkan Bahwa Wilayah Kekuasaannya Mencakup Pula Pantai Selat Sunda. Pustaka Nusantara, Parwa II Sarga 3 (Halaman 159 - 162) Menyebutkan Bahwa Di Bawah Kekuasaan Purnawarman Terdapat 48 Raja Daerah Yang Membentang Dari Salakanagara Atau Rajatapura (Di Daerah Teluk Lada Pandeglang)

Sampai Ke Purwalingga (Sekarang Purbolinggo) Di Jawa Tengah. Secara Tradisional Cipamali (Kali Brebes) Memang Dianggap Batas Kekuasaan Raja-Raja Penguasa Jawa Barat Pada Masa Silam.

Kehadiran Prasasti Purnawarman Di Pasir Muara, Yang Memberitakan Raja Sunda Dalam Tahun 536 M, Merupakan Gejala Bahwa Ibukota Sundapura Telah Berubah Status Menjadi Sebuah Kerajaan Daerah. Hal Ini Berarti, Pusat Pemerintahan Kerajaan Tarumanegara Telah Bergeser Ke Tempat Lain. Contoh Serupa Dapat Dilihat Dari Kedudukaan Rajatapura Atau Salakanagara (Kota Perak), Yang Disebut Argyre Oleh Ptolemeus Dalam Tahun 150 M. Kota Ini Sampai Tahun 362 Menjadi Pusat Pemerintahan Raja-Raja Dewawarman (Dari Dewawarman I - VIII). Ketika Pusat Pemerintahan Beralih Dari Rajatapura Ke Tarumanegara, Maka Salakanagara Berubah Status Menjadi Kerajaan Daerah. Jayasingawarman Pendiri Kerajaan Tarumanegara Adalah Menantu Raja Dewawarman VIII. Ia Sendiri Seorang Maharesi Dari Salankayana Di India Yang Mengungsi Ke Nusantara Karena Daerahnya Diserang Dan Ditaklukkan Maharaja Samudragupta Dari Kerajaan Magada.

Suryawarman Tidak Hanya Melanjutkan Kebijakan Politik Ayahnya Yang Memberikan Kepercayaan Lebih Banyak Kepada Raja Daerah Untuk Mengurus Pemerintahan Sendiri, Melainkan Juga Mengalihkan Perhatiannya Ke Daerah Bagian Timur. Dalam Tahun 526 M, Misalnya, Manikmaya, Menantu Suryawarman, Mendirikan Kerajaan Baru Di Kendan, Daerah Nagreg Antara Bandung Dan Limbangan, Garut. Putera Tokoh Manikmaya Ini Tinggal Bersama Kakeknya Di Ibukota Tarumangara Dan Kemudian Menjadi Panglima Angkatan Perang Kerajaan Tarumanegara. Perkembangan Daerah Timur Menjadi Lebih Berkembang Ketika Cicit Manikmaya Mendirikan Kerajaan Galuh Dalam Tahun 612 M.

Kerajaan Tarumanegara Sendiri Hanya Mengalami Masa Pemerintahan 12 Orang Raja. Pada Tahun 669, Linggawarman, Raja Kerajaan Tarumanegara Terakhir, Digantikan Menantunya, Tarusbawa. Linggawarman Sendiri Mempunyai Dua Orang Puteri, Yang Sulung Bernama Manasih Menjadi Istri Tarusbawa Dari Sunda Dan Yang Kedua Bernama Sobakancana Menjadi Isteri Dapuntahyang Sri Jayanasa Pendiri Kerajaan Sriwijaya. Secara Otomatis, Tahta Kekuasaan Kerajaan Tarumanegara Jatuh Kepada Menantunya Dari Putri Sulungnya, Yaitu Tarusbawa. Kekuasaan Kerajaan Tarumanegara Berakhir Dengan Beralihnya Tahta Kepada Tarusbawa, Karena Tarusbawa Pribadi Lebih Menginginkan Untuk Kembali Ke Kerajaannya Sendiri, Yaitu Sunda Yang Sebelumnya Berada Dalam Kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Atas Pengalihan Kekuasaan Ke Sunda Ini, Hanya Galuh Yang Tidak Sepakat Dan Memutuskan Untuk Berpisah Dari Sunda Yang Mewarisi Wilayah Kerajaan Tarumanegara.
Raja-Raja Kerajaan Tarumanegara
1. Jayasingawarman 358-382
2. Dharmayawarman 382-395
3. Purnawarman 395-434
4. Wisnuwarman 434-455
5. Indrawarman 455-515
6. Candrawarman 515-535
7. Suryawarman 535-561
8. Kertawarman 561-628
9. Sudhawarman 628-639
10. Hariwangsawarman 639-640
11. Nagajayawarman 640-666
12. Linggawarman 666-669

3. Kehidupan Sosial

Kehidupan perekonomian masyarakat Tarumanegara adalah pertanian dan peternakan. Hal ini dapat diketahui dari isi Prasasti Tugu yakni tentang pembangunan atau penggalian Saluran Gomati yang panjangnya 6112 tombak (12 km) dan selesai dikerjakan dalam waktu 21 hari. Selesai penggalian, Raja Purnawarman mengadakan selamatan dengan memberikan hadiah 1.000 ekor sapi kepada para brahmana.

4. Kehidupan Ekonomi

Berdasarkan sumber-sumber sejarah tersebut, baik prasasti maupun beritaberita
dari Cina, dapatlah diperoleh gambaran bahwa kehidupan kerajaan
Tarumanegara pada masa itu. Berdasarkan prasasti Tugu dapat diketahui
mata pencaharian penduduknya, yaitu pertanian dan perdagangan. Begitu
pula berdasarkan berita dari Fa-Hien awal abad ke 5, diketahui bahwa mata
pencaharian penduduk Tarumanegara adalah pertanian, peternakan, perburuan
binatang, dan perdagangan cula badak, kulit penyu dan perak. Prasasti Tugu,
ditemukan di daerah Tugu (Jakarta) merupakan prasasti terpanjang dari semua
prasasti peninggalan Raja Purnawarman.
Dulu kali candrabhaga telah digali oleh maharaja yang mulia dan
kuat buat mengalirkannya ke laut, setelah sampai di istana yang
termasyhur, didalam tahun keduapuluh duanya dari takhta raja
Purnawarman yang berkilau-kilau karena kepandaian dan kebijaksanaannya
serta menjadi panji segala raja. Sekarang beliau
menitahkan menggali sungai yang permai dan jernih, gomati namanya,
setelah melewati kediaman sang pendeta nenkda, pekerjaan ini dimulai
pada tanggal 9 paro petang bulan, pulaguna dan disudahi tanggal
13 paro terang bulan citra, jadi hanya 21 saja, sedangkan galian
panjangnya 6.122 tumbak. Selamatan baginya oleh para Brahmana
disertai 1000 ekor sapi yang dihadiahkan”.
Dari prasasti tersebut dapat disimpulkan bahwa Raja sangat memperhatikan
kondisi perekonomian masyarakatnya. Penggalian sungai Chandrabhaga
sepanjang 12 km yang berlangsung selama 21 hari itu dimaksudkan untuk
kepentingan pengairan pertanian, pencegah banjir, dan sebagai sarana transportasi
dari pesisir pantai ke pedalaman.

prasasti tugu

Kehidupan Kebudayaan

Dilihat dari teknik dan cara penulisan huruf-huruf pada prasasti-prasasti yang ditemukan sebagai bukti keberadaan Kerajaan Tarumanegara maka dapat diketahui bahwa kehidupan kebudayaan masyarakat pada masa itu sudah tinggi.

5. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara

Prasasti Peninggalan Kerajaan Tarumanegara
1. Prasasti Kebon Kopi, Dibuat Sekitar 400 M (H Kern 1917), Ditemukan Di Perkebunan Kopi Milik Jonathan Rig, Ciampea, Bogor
2. Prasasti Tugu, Ditemukan Di Kampung Batutumbu, Desa Tugu, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Sekarang Disimpan Di Museum Di Jakarta. Prasasti Tersebut Isinya Menerangkan Penggalian Sungai Candrabaga Oleh Rajadirajaguru Dan Penggalian Sungai Gomati Oleh Purnawarman Pada Tahun Ke-22 Masa Pemerintahannya.
3. Prasasti Munjul Atau Prasasti Cidanghiang, Ditemukan Di Aliran Sungai Cidanghiang Yang Mengalir Di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten, Berisi Pujian Kepada Raja Purnawarman.
4. Prasasti Ciaruteun, Ciampea, Bogor
5. Prasasti Muara Cianten, Ciampea, Bogor
6. Prasasti Jambu, Nanggung, Bogor
7. Prasasti Pasir Awi, Citeureup, Bogor
Lahan Tempat Prasasti Itu Ditemukan Berbentuk Bukit Rendah Berpermukaan Datar Dan Diapit Tiga Batang Sungai: Cisadane, Cianten Dan Ciaruteun. Sampai Abad Ke-19, Tempat Itu Masih Dilaporkan Dengan Nama Pasir Muara. Dahulu Termasuk Bagian Tanah Swasta Ciampea. Sekarang Termasuk Wilayah Kecamatan Cibungbulang. Kampung Muara Tempat Prasasti Ciaruteun Dan Telapak Gajah Ditemukan, Dahulu Merupakan Sebuah " Kota Pelabuhan Sungai " Yang Bandarnya Terletak Di Tepi Pertemuan Cisadane Dengan Cianten. Sampai Abad Ke-19 Jalur Sungai Itu Masih Digunakan Untuk Angkutan Hasil Perkebunan Kopi. Sekarang Masih Digunakan Oleh Pedagang Bambu Untuk Mengangkut Barang Dagangannya Ke Daerah Hilir.

Prasasti Pada Zaman Ini Menggunakan Aksara Sunda Kuno, Yang Pada Awalnya Merupakan Perkembangan Dari Aksara Tipe Pallawa Lanjut, Yang Mengacu Pada Model Aksara Kamboja Dengan Beberapa Cirinya Yang Masih Melekat. Pada Zaman Ini, Aksara Tersebut Belum Mencapai Taraf Modifikasi Bentuk Khasnya Sebagaimana Yang Digunakan Naskah-Naskah (Lontar) Abad Ke-16. Prasasti Pasir Muara Di Bogor, Prasasti Ditemukan Di Pasir Muara, Di Tepi Sawah, Tidak Jauh Dari Prasasti Telapak Gajah Peninggalan Purnawarman. Prasasti Itu Kini Tak Berada Ditempat Asalnya. Dalam Prasasti Itu Dituliskan :
Ini Sabdakalanda Rakryan Juru Panga-Mbat I Kawihaji Panyca Pasagi Marsa-N Desa Barpulihkan **** Su-Nda
Terjemahannya Menurut Bosch:
Ini Tanda Ucapan Rakryan Juru Pengambat Dalam Tahun (Saka) Kawihaji (8) Panca (5) Pasagi (4), Pemerintahan Begara Dikembalikan Kepada Raja Sunda.
Karena Angka Tahunnya Bercorak " Sangkala " Yang Mengikuti Ketentuan " Angkanam Vamato Gatih " (Angka Dibaca Dari Kanan), Maka Prasasti Tersebut Dibuat Dalam Tahun 458 Saka Atau 536 Masehi.

Prasasti Ciaruteun, Prasasti Ciaruteun Ditemukan Pada Aliran Sungai Ciaruteun, Seratus Meter Dari Pertemuan Sungai Tersebut Dengan Sungai Cisadane; Namun Pada Tahun 1981 Diangkat Dan Diletakkan Di Dalam Cungkup. Prasasti Ini Peninggalan Purnawarman, Beraksara Palawa, Berbahasa Sansekerta. Isinya Adalah Puisi Empat Baris, Yang Berbunyi:
Vikkrantasyavanipateh Shrimatah Purnavarmmanah Kerajaan Tarumanegararendrasya Vishnoriva Padadvayam
Terjemahannya Menurut Vogel:
Kedua (Jejak) Telapak Kaki Yang Seperti (Telapak Kaki) Wisnu Ini Kepunyaan Raja Dunia Yang Gagah Berani Yang Termashur Purnawarman Penguasa Kerajaan Tarumanegara.
Selain Itu, Ada Pula Gambar Sepasang " Pandatala " (Jejak Kaki), Yang Menunjukkan Tanda Kekuasaan Fungsinya Seperti " Tanda Tangan " Pada Zaman Sekarang. Kehadiran Prasasti Purnawarman Di Kampung Itu Menunjukkan Bahwa Daerah Itu Termasuk Kawasan Kekuasaannya. Menurut Pustaka Rajyarajya I Bhumi Nusantara Parwa II, Sarga 3, Halaman 161, Di Antara Bawahan Kerajaan Tarumanegara Pada Masa Pemerintahan Purnawarman Terdapat Nama " Rajamandala " (Raja Daerah) Pasir Muhara.

Prasasti Telapak Gajah, Prasasti Telapak Gajah Bergambar Sepasang Telapak Kaki Gajah Yang Diberi Keterangan Satu Baris Berbentuk Puisi Berbunyi:
Jayavi S Halasya Tarumendrsaya Hastinah Airavatabhasya Vibhatidam Padadavayam
Terjemahannya:
Kedua Jejak Telapak Kaki Adalah Jejak Kaki Gajah Yang Cemerlang Seperti Airawata Kepunyaan Penguasa Kerajaan Tarumanegara Yang Jaya Dan Berkuasa.
Menurut Mitologi Hindu, Airawata Adalah Nama Gajah Tunggangan Batara Indra Dewa Perang Dan Penguawa Guntur. Menurut Pustaka Parawatwan I Bhumi Jawadwipa Parwa I, Sarga 1, Gajah Perang Purnawarman Diberi Nama Airawata Seperti Nama Gajah Tunggangan Indra. Bahkan Diberitakan Juga, Bendera Kerajaan Kerajaan Tarumanegara Berlukiskan Rangkaian Bunga Teratai Di Atas Kepala Gajah. Demikian Pula Mahkota Yang Dikenakan Purnawarman Berukiran Sepasang Lebah.

Ukiran Bendera Dan Sepasang Lebah Itu Dengan Jelas Ditatahkan Pada Prasasti Ciaruteun Yang Telah Memancing Perdebatan Mengasyikkan Di Antara Para Ahli Sejarah Mengenai Makna Dan Nilai Perlambangannya. Ukiran Kepala Gajah Bermahkota Teratai Ini Oleh Para Ahli Diduga Sebagai " Huruf Ikal " Yang Masih Belum Terpecahkan Bacaaanya Sampai Sekarang. Demikian Pula Tentang Ukiran Sepasang Tanda Di Depan Telapak Kaki Ada Yang Menduganya Sebagai Lambang Laba-Laba, Matahari Kembar Atau Kombinasi Surya-Candra (Matahari Dan Bulan). Keterangan Pustaka Dari Cirebon Tentang Bendera Kerajaan Tarumanegara Dan Ukiran Sepasang " Bhramara " (Lebah) Sebagai Cap Pada Mahkota Purnawarman Dalam Segala " Kemudaan " Nilainya Sebagai Sumber Sejarah Harus Diakui Kecocokannya Dengan Lukisan Yang Terdapat Pada Prasasti Ciaruteum.

Di Daerah Bogor, Masih Ada Satu Lagi Prasasti Lainnya Yaitu Prasasti Batu Peninggalan Kerajaan Tarumanegara Yang Terletak Di Puncak Bukit Koleangkak, Desa Pasir Gintung, Kecamatan Leuwiliang. Pada Bukit Ini Mengalir (Sungai) Cikasungka. Prasasti Inipun Berukiran Sepasang Telapak Kaki Dan Diberi Keterangan Berbentuk Puisi Dua Baris:
Shriman Data Kertajnyo Narapatir - Asamo Yah Pura Tarumayam Nama Shri Purnnavarmma Pracurarupucara Fedyavikyatavammo Tasyedam - Padavimbadavyam Arnagarotsadane Nitya-Dksham Bhaktanam Yangdripanam - Bhavati Sukhahakaram Shalyabhutam Ripunam.
Terjemahannya Menurut Vogel:
Yang Termashur Serta Setia Kepada Tugasnya Ialah Raja Yang Tiada Taranya Bernama Sri Purnawarman Yang Memerintah Taruma Serta Baju Perisainya Tidak Dapat Ditembus Oleh Panah Musuh-Musuhnya; Kepunyaannyalah Kedua Jejak Telapak Kaki Ini, Yang Selalu Berhasil Menghancurkan Benteng Musuh, Yang Selalu Menghadiahkan Jamuan Kehormatan (Kepada Mereka Yang Setia Kepadanya), Tetapi Merupakan Duri Bagi Musuh-Musuhnya. Selain itu ada juga candi batujaja

MASYARAKAT MADANI

Masyarakat madani merupakan konsep yang berwayuh wajah: memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan makna yang beda-beda. Istilah madani sebenarnya berasal dari bahasa Arab, madaniy. Kata madaniy berakar dari kata kerja madana yang berarti mendiami, tinggal, atau membangun. Kemudian berubah istilah menjadi madaniy yang artinya beradab, orang kota, orang sipil, dan yang bersifat sipil atau perdata. Dengan demikian, istilah madaniy dalam bahasa Arabnya mempunyai banyak arti. Konsep masyarakat madani menurut Madjid (1997: 294) kerapkali dipandang telah berjasa dalam menghadapi rancangan kekuasaan otoriter dan menentang pemerintahan yang sewenang-wenang di Amerika Latin, Eropa Selatan, dan Eropa Timur. Istilah masyarakat madani dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah civil society pertama kali dikemukan oleh Cicero dalam filsafat politiknya dengan istilah societies civilis yang identik dengan negara. Pemaknaan civil society sebagai masyarakat madani merujuk pada konsep dan bentuk masyarakat Madinah yang dibangun Nabi Muhammad. Masyarakat Madinah dianggap sebagai legitimasi historis ketidakbersalahan pembentukan civil society dalam masyarakatmuslim modern. Dalam perkembangannya istilah civil society dipahami sebagai organisasi-organisasi masyarakat yang terutama bercirikan kesukarelaan dan kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara serta keterikatan dengan nilai-nilai atau norma hukum yang dipatuhi masyarakat. Perbedaan antara civil society dan masyarakat madani adalah civil society merupakan buah modernitas, sedangkan modernitas adalah buah dari gerakan Renaisans;gerakan masyarakat sekuler yang meminggirkanTuhan. Sehingga civil society mempunyai moral-transendental yang rapuh karena meninggalkan Tuhan. Sedangkan masyarakat madani lahir dari dalam buaian dan asuhan petunjuk Tuhan.Bangsa Indonesia berusaha untuk mencari bentuk masyarakat madani yang pada dasarnya adalah masyarakat sipil yang demokrasi dan agamis/religius. Dalam kaitannya pembentukan masyarakat madani di Indonesia, maka warga negara Indonesia perlu dikembangkan untuk menjadi warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius dengan bercirikan imtak, kritis argumentatif, dan kreatif, berfikir dan berperasaan secara jernih sesuai dengan aturan, menerima semangat Bhineka Tunggal Ika, berorganisasi secara sadar dan bertanggung jawab, memilih calon pemimpin secara jujur-adil, menyikapi mass media secara kritis dan objektif, berani tampil dan kemasyarakatan secara profesionalis,berani dan mampu menjadi saksi, memiliki pengertian kesejagatan, mampu dan mau silih asah-asih-asuh antara sejawat, memahami daerah Indonesia saat ini, mengenal cita-cita Indonesia di masa mendatang dan sebagainya.

Pengertian Masyarakat Madani Menurut para ahli :

Zbigniew Rew, masyarakat madani merupakan suatu yang berkembang dari sejarah, yang mengandalkan ruang dimana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini.

Han-Sung, masyarakat madani merupakan sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu.

Kim Sun Hyuk, masyarakat madani adalah suatu satuan yang terdiri dari kelompok-kelompok yang secara mandiri menghimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam msyarakat yang secara relative.

Thomas Paine, masyrakat madani adalah ruang dimana warga dapat mengembangkan kepribadian dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebas dan tanpa paksaan.

Hegel, masyarakat madani merupakan kelompok subordinatif dari Negara,

Secara global bahwa dapat disimpulkan yang dimaksud dengan masyarakat madani adalah sebuah kelompok atau tatanan masyarakat yang berdiri secara mandiri dihadapan penguasa dan Negara, yang memiliki ruang publik dalam mengemukakan pendapat, adanya lembaga-lembaga yang mandiri yang dapat mengeluarkan aspirasi dan kepentingan publik.

CIRI-CIRI MASYARAKAT MADANI

Karakteristik 1

1. Free public sphere (ruang publik yang bebas), yaitu masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasikan kepada publik. Pada ruang publik yang bebas lah individu dalam posisinya yang setara mampu melakukan transaksi-transaksi wacana dan praksis politik tanpa mengalami distorsi dan kekhawatiran. Aksentuasi prasyarat ini dikemukakan oleh Arendt dan Habermas. Lebih lanjut dikatakan bahwa ruang publik secara teoritis bisa diartikan sebagai wilayah dimana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan informasi kepada publik. Sebagai sebuah prasyarat, maka untuk mengembangkan dan mewujudkan masyarakat madani dalam sebuah tatanan masyarakat, maka free public sphere menjadi salah satu bagian yang harus diperhatikan. Karena dengan menafikan adanya ruang publik yang bebas dalam tatanan masyarakat madani, maka akan memungkinkan terjadinya pembungkaman kebebasan warga negara dalam menyalurkan aspirasinya yang berkenaan dengan kepentingan umum oleh penguasa yang tiranik dan otoriter.

2. Demokratisasi, yaitu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi sehingga muwujudkan masyarakat yang demokratis. Untuk menumbuhkan demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, dan kemandirian serta kemampuan untuk berperilaku demokratis kepada orang lain dan menerima perlakuan demokratis dari orang lain. Demokratisasi dapat terwujud melalui penegakkan pilar-pilar demokrasi yang meliputi : (1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
                   (2) Pers yang bebas
                   (3) Supremasi hukum
                   (4) Perguruan Tinggi
                   (5) Partai politik
3. Toleransi, yaitu kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda dalam masyarakat, sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang/kelompok lain. Toleransi ini memungkinkan akan adanya kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan dalam kelompok masyarakat lain yang berbeda. Toleransi – menurut Nurcholis Madjid – merupakan persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran itu. Jika toleransi menghasilkan adanya tata cara pergaulan yang “enak” antara berbagai kelompok yang berbeda-beda, maka hasil itu harus dipahami sebagai “hikmah” atau “manfaat” dari pelaksanaan ajaran yang benar. Azyumardi Azra pun menyebutkan bahwa masyarakat madani (civil society) lebih dari sekedar gerakan-gerakan pro demokrasi. Masyarakat madani juga mengacu ke kehidupan yang berkualitas dan tamaddun (civility). Civilitas meniscayakan toleransi, yakni kesediaan individu-individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap politik yang berbeda.

4. Pluralisme, yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan mayarakat yang majemuk disertai dengan sikap tulus, bahwa kemajemukan sebagai nilai positif dan merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebagai sebuah prasyarat penegakan masyarakat madani, maka pluralisme harus dipahami secara mengakar dengan menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Pluralisme tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralisme itu sebagai bernilai positif, merupakan rahmat Tuhan.

Menurut Nurcholis Madjid, konsep pluralisme ini merupakan prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani. Pluralisme menurutnya adalah pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (genuine engagement diversities within the bonds of civility). Bahkan pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan (check and balance).

Lebih lanjut Nurcholis mengatakan bahwa sikap penuh pengertian kepada orang lain itu diperlukan dalam masyarakat yang majemuk, yakni masyarakat yang tidak monolitik. Apalagi sesungguhnya kemajemukan masyarakat itu sudah merupakan dekrit Allah dan design-Nya untuk umat manusia. Jadi tidak ada masyarakat yang tunggal, monolitik, sama dan sebangun dalam segala hal.

5. Keadilan sosial (social justice), yaitu keseimbangan dan pembagian yang proporsiaonal antara hak dan kewajiban, serta tanggung jawab individu terhadap lingkungannya. Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat. Secara esensial, masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (penguasa).

6. Partisipasi sosial, yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa/pihak lain, sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian berpolitik yang bertanggungjawab.
7. Supremasi hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali.
   Adapun yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia diantaranya :
   1. Kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata
   2. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat
   3. Kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter
   4. Tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas
   5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dalam jumlah yang besar
   6. Kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi

Karakteristik 2

1.   Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok ekslusif kedalam masyarakat  melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.

2.   Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif.

3.   Dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat.

4. Terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunter mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah.

5. Tumbuhkembangnya kreatifitas yang pada mulanya terhambat oleh rejim-rejim totaliter.

6. Meluasnya kesetiaan (loyalty) dan kepercayaan (trust) sehingga individu-individu  mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.

7. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif.

Dari beberapa ciri tersebut, kiranya dapat dikatakan bahwa masyarakat madani adalah sebuah masyarakat demokratis dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya; dimana pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya. Namun demikian, masyarakat madani bukanlah masyarakat yang sekali jadi, yang hampa udara, taken for granted. Masyarakat madani adalah onsep yang cair yang dibentuk dari poses sejarah yang panjang dan perjuangan yang terus menerus. Bila kita kaji, masyarakat di negara-negara maju yang sudah dapat dikatakan sebagai masyarakat madani, maka ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjadi masyarakat madani, yakni adanya democratic governance (pemerinthana demokratis yang dipilih dan berkuasa secara demokratis dan democratic civilian (masyarakat sipil yang sanggup menjunjung nilai-nilai civil security; civil responsibility dan civil resilience). Apabila diurai, dua kriteria tersebut menjadi tujuah prasyarat masyarakat madani sbb:

1.   Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan kelompok dalam masyarakat.

2.   Berkembangnya modal manusia (human capital) dan modal sosial (socail capital) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok. 

3.   Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan; dengan kata lain  terbukanya akses terhadap berbagai pelayanan sosial.

4.   Adanya hak, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga  swadayauntuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan  kebijakan publik dapat dikembangkan.

5.   Adanya kohesifitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap saling  menghargai perbedaan antar budaya dan kepercayaan.

6.   Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi,  hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.

7.   Adanya jaminan, kepastian dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan  yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antar mereka secara teratur, terbuka dan terpercaya.

 Tanpa prasyarat tesebut maka masyarakat madani hanya akan berhenti pada jargon. Masyarakat madani akan terjerumus pada masyarakat “sipilisme” yang sempit yang tidak ubahnya dengan faham militerisme yang anti demokrasi dan sering melanggar hak azasi manusia. Dengan kata lain, ada beberapa rambu-rambu yang perlu diwaspadai dalam proses mewujudkan masyarakat madani (lihat DuBois dan Milley, 1992). Rambu-rambu tersebut dapat menjadi jebakan yang menggiring masyarakat menjadi sebuah entitas yang bertolak belakang dengan semangat negara-bangsa:

 1.   Sentralisme versus lokalisme. Masyarakat pada mulanya ingin mengganti prototipe pemerintahan yang sentralisme dengan desentralisme. Namun yang terjadi kemudian malah terjebak ke dalam faham lokalisme yang mengagungkan mitos-mitos kedaerahan tanpa memperhatikan prinsip nasionalisme, meritokrasi dan keadilan sosial. 

2.   Pluralisme versus rasisme. Pluralisme menunjuk pada saling penghormatan antara berbagai kelompok dalam masyarakat dan penghormatan kaum mayoritas terhadap minoritas dan sebaliknya, yang memungkinkan mereka mengekspresikan kebudayaan mereka tanpa prasangka dan permusuhan. Ketimbang berupaya untuk mengeliminasi karakter etnis, pluralisme budaya berjuang untuk memelihara integritas budaya. Pluralisme menghindari penyeragaman. Karena, seperti kata Kleden (2000:5), “…penyeragaman adalah kekerasan terhadap perbedaan, pemerkosaan terhadap bakat dan terhadap potensi manusia.” 

      Sebaliknya, rasisme merupakan sebuah ideologi yang membenarkan dominasi satu kelompok ras tertentu terhadap kelompok lainnya. Rasisme sering diberi legitimasi oleh suatu klaim bahwa suatu ras minoritas secara genetik dan budaya lebih inferior dari ras yang dominan. Diskriminasi ras memiliki tiga tingkatan: individual, organisasional, dan struktural. Pada tingkat individu, diskriminasi ras berwujud sikap dan perilaku prasangka. Pada tingkat organisasi, diskriminasi ras terlihat manakala kebijakan, aturan dan perundang-undangan hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Secara struktural, diskriminasi ras dapat dilacak manakala satu lembaga sosial memberikan pembatasan-pembatasan dan larangan-larangan terhadap lembaga lainnya.

3. Elitisme dan communalisme. Elitisme merujuk pada pemujaan yang berlebihan terhadap strata atau kelas sosial berdasarkan kekayaan, kekuasaan dan prestise. Seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kelas sosial tinggi kemudian dianggap berhak menentukan potensi-potensi orang lain dalam menjangkau sumber-sumber atau mencapai kesempatan-kesempatan yang ada dalam masyarakat.

 Sementara itu komunalisme adalah perasaan superioritas yang berlebihan terhadap kelompoknya sendiri dan memandang kelompok lain sebagai lawan yang harus diwaspadai dan kalau perlu dibinasakan.

Masyarakat Madani Indonesia

Masyarakat madani jika dipahami secara sepintas merupakan format kehidupan alternatif yang mengedepankan semangat demokrasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak manusia. Hal ini diberlakukan ketika negara sebagai penguasa dan pemerintah tidak bisa menegakkan demokrasi dan hak-hak asasi manusia dalam menjalankan roda kepemerintahannya. Di sinilah kemudian konsep masyarakat madani menjadi alternatif pemecahan, dengan pemberdayaan dan penguatan daya kontrol masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang pada akhirnya nanti terwujud kekuatan masyarakat sipil yang mampu merealisasikan dan menegakkan konsep hidup yang demokratis dan menghargai hak-hak asasi manusia.

Sosok masyarakat madani bagaikan barang antik yang memiliki daya tarik amat mempesona. Kehadirannya yang mampu menyemarakkan wacana politik kontemporer dan meniupkan arah baru pemikiran politik, bukan dikarenakan kondisi barangnya yang sama sekali baru, melainkan disebabkan tersedianya momentum kondusif bagi pengembangan masyarakat yang lebih baik.

Berbicara mengenai kemungkinan berkembangnya masyarakat madani di Indonesia diawali dengan kasus-kasus pelanggaran HAM dan pengekangan kebebasan berpendapat, berserikat dan kebebasan untuk mengemukakan pendapat di muka umum kemudian dilanjutkan dengan munculnya berbagai lembaga-lembaga non pemerintah yang mempunyai kekuatan dan bagian dari social control. Sejak zaman Orde Lama dengan rezim Demokrasi Terpimpinnya Soekarno, sudah terjadi manipulasi peran serta masyarakat untuk kepentingan politis dan terhegemoni sebagai alat legitimasi politik. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan kegiatan dan usaha yang dilakukan oleh anggota masyarakat dicurigai sebagai kontra-revolusi. Fenomena tersebut merupakan salah satu indikasi bahwa di Indonesia pada masa Soekarno pun mengalami kecenderungan untuk membatasi gerak dan kebebasan publik dalam mengeluarkan pendapat.

Sampai pada masa Orde Baru pun pengekangan demokrasi dan penindasan hak asasi manusia kian terbuka seakan menjadi tontonan gratis yang bisa dinikmati oleh siapapun untuk segala usia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai contoh kasus pada masa orde baru berkembang. Misalnya kasus pemberedelan lembaga pers, seperti AJI, DETIK dan TEMPO. Fenomena ini merupakan sebuah fragmentasi kehidupan yang mengekang kebebasan warga negara dalam menyalurkan aspirasi di muka umum, apalagi ini dilakukan pada lembaga pers yang nota bene memiliki fungsi sebagai bagian dari social control dalam menganalisa dan mensosialisasikan berbagai kebijakan yang betul-betul merugikan masyarakat.

Selain itu, banyak sekali terjadi pengambilalihan hak tanah rakyat oleh penguasa dengan alasan pembangunan, juga merupakan bagian dari penyelewengan dan penindasan hak asasi manusia, karena hak atas tanah yang secara sah memang dimiliki oleh rakyat, dipaksa dan diambil alih oleh penguasa hanya karena alasan pembangunan yang sebenarnya bersifat semu. Di sisi lain, pada era orde baru banyak terjadi tindakan-tindakan anarkisme yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Hal ini salah satu indikasi bahwa di Indonesia – pada saat itu – tidak dan belum menyadari pentingnya toleransi dan semangat pluralisme.

Melihat itu semua, maka secara esensial Indonesia memang membutuhkan pemberdayaan dan penguatan masyarakat secara komprehensif agar memiliki wawasan dan kesadaran demokrasi yang baik serta mampu menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Untuk itu, maka diperlukan pengembangan masyarakat madani dengan menerapkan strategi pemberdayaannya sekaligus agar proses pembinaan dan pemberdayaan itu mencapai hasilnya secara optimal.

Dalam hal ini, menurut Dawam ada tiga (3) strategi yang salah satunya dapat digunakan sebagai strategi dalam memberdayakan masyarakat madani di Indonesia.

1. Strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik. Strategi ini berpandangan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat. Bagi penganut paham ini pelaksanaan demokrasi liberal hanya akan menimbulkan konflik, dan karena itu menjadi sumber instabilitas politik. Saat ini yang diperlukan adalah stabilitas sebagai landasan pembangunan, karena pembangunan – lebih banyak yang terbuka terhadap perekonomian global – membutuhkan resiko politik yang minim. Dengan demikian persatuan dan kesatuan bangsa lebih diutamakan dari demokrasi.
2. Strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi. Strategi ini berpandangan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah menunggu rampungnya tahap pembangunan ekonomi. Sejak awal dan secara bersama-sama diperlukan proses demokratisasi yang pada esensinya adalah memperkuat partisipasi politik. Jika kerangka kelembagaan ini diciptakan, maka akan dengan sendirinya timbul masyarakat madani yang mampu mengontrol terhadap negara.
3. Strategi yang memilih membangun masyarakat madani sebagai basis yang kuat ke arah demokratisasi. Strategi ini muncul akibat kekecewaan terhadap realisasi dan strategi pertama dan kedua. Dengan begitu strategi ini lebih mengutamakan pendidikan dan penyadaran politik, terutama pada golongan menengah yang makin luas.

Ketiga model strategi pemberdayaan masyarakat madani tersebut dipertegas oleh Hikam bahwa di era transisi ini harus dipikirkan prioritas-prioritas pemberdayaan dengan cara memahami target-target grup yang paling strategi serta penciptaan pendekatan-pendekatan yang tepat dalam proses tersebut. Untuk keperluan itu, maka keterlibatan kaum cendekiawan, LSM, ormas sosial dan keagamaan dan mahasiswa adalah mutlak adanya, karena merekalah yang memiliki kemampuan dan sekaligus aktor pemberdayaan tersebut.

Konsepsi ini dipercaya lagi dengan opini Hannah Arrendt dan Juergen Habermas yang menekankan ruang publik yang bebas (the free public sphere). Karena adanya ruang publik yang bebaslah, maka individu (warga negara) dapat dan berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan penerbitan yang berkenaan dengan kepentingan yang lebih luas. Dan institusionalisasi dari ruang publik ini adalah ditandai dengan lembaga-lembaga volunteer, media massa, sekolah, partai politik, sampai pada lembaga yang dibentuk oleh negara tetapi berfungsi sebagai lembaga pelayanan masyarakat.

 Tantangan dan Hambatan penerapan masyarakat madani di Indonesia:

1. Masih rendahnya minat partisipasi warga masyarakat terhadap kehidupan politik Indonesia dan kurangnya rasa nasionalisme yang kurang peduli dengan masalah masalah yang dihadapi negara Indonesia

2. Masih kurangnya sikap toleransi baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun beragama

3. Masih kurangnya kesadaran Individu dalam keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban

4. Kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata

5. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat

6. Kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter

7. Tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas

8. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dalam jumlah yang besar

9. Kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi